Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi

Hukum dalam pembangunan memiliki empat fungsi utama, yaitu sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sebagai sarana penegakan keadilan, serta sebagai sarana pendidikan masyarakat. Sunaryati Hartono, dengan mengutip pendapat Roscoe Pound dalam karyanya An Introduction to the Philosophy of Law, menyatakan bahwa gagasan paling awal dan sederhana mengenai hukum adalah bahwa hukum hadir untuk menjaga perdamaian dalam suatu masyarakat, dalam segala keadaan dan dengan cara apa pun. Pandangan ini menggambarkan tahap awal perkembangan hukum sebagai alat utama dalam menjaga ketertiban sosial.

Hukum, institusi hukum, serta para sarjana hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong perubahan norma dan nilai baru dalam setiap tahap pembangunan. Dalam konteks Indonesia saat ini, agenda pemerintah diarahkan pada upaya pemulihan kondisi perekonomian secara bertahap dan berkelanjutan, serta keluar dari situasi ketidakpastian. Dalam proses tersebut, hukum berperan sebagai instrumen pengarah dan penopang kebijakan pembangunan.

Hukum lahir karena manusia hidup dalam masyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan hak serta kewajiban tersebut. Dalam hukum perdata, aturan yang mengatur hak dan kewajiban disebut hukum perdata materiil, sedangkan aturan yang mengatur cara pelaksanaan dan perlindungannya disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata.

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia menempati posisi sentral karena manusia merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu, hukum perdata materiil terlebih dahulu menentukan dan mengatur siapa yang dimaksud sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersebut.

Keadaan hukum perdata di Indonesia sejak dahulu hingga saat ini bersifat pluralistik dan belum sepenuhnya seragam. Setelah Indonesia merdeka, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikodifikasi pada tahun 1848 tetap dinyatakan berlaku. Dasar hukum keberlakuannya adalah Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan yang baru.

Namun demikian, hukum tertulis pada dasarnya tidak pernah lengkap, jelas, dan tuntas dalam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hukum tertulis kerap tertinggal dari dinamika sosial dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan perlu senantiasa dikembangkan agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mengatasi keterbatasan hukum tertulis tersebut, peran kekuasaan kehakiman menjadi sangat penting. Hakim tidak semata-mata berfungsi sebagai corong undang-undang, melainkan juga sebagai penemu hukum yang mampu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Apabila peraturan perundang-undangan tidak mampu memenuhi rasa keadilan, maka hakim berkewajiban mengembalikan keadilan tersebut melalui putusannya.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim yang baik adalah hakim yang mampu mewujudkan keadilan, sekalipun dalam kondisi terbatasnya atau tidak memadainya peraturan perundang-undangan. Namun demikian, prinsip ini juga berpotensi disalahgunakan apabila tidak diimbangi dengan kehati-hatian, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pelaksanaan dan perkembangan hukum dalam praktik banyak terjadi melalui putusan-putusan pengadilan. Menurut pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, pembaruan hukum melalui putusan hakim termasuk dalam kategori pembaruan hukum dalam arti law reform. Pembaruan substansi hukum, khususnya hukum tidak tertulis, dilakukan melalui mekanisme penemuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menemukan hukum dalam perkara yang belum diatur, belum lengkap, atau tidak jelas pengaturannya dalam hukum tertulis.

Dalam penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 1991–1992 mengenai peningkatan yurisprudensi sebagai sumber hukum, dikemukakan beberapa pengertian yurisprudensi. Yurisprudensi dipahami sebagai peradilan yang tetap atau hukum peradilan, sebagai ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan, serta sebagai kumpulan putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memutus perkara yang sejenis. Selain itu, yurisprudensi juga dimaknai sebagai pandangan hukum badan peradilan yang tercermin dalam putusan-putusan yang telah diambil.

Menurut R. Soebekti, yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang bersifat tetap.

Yurisprudensi memiliki peranan penting dalam pembangunan hukum nasional. Untuk mendukung sistem hukum nasional yang efektif, yurisprudensi berfungsi untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum. Oleh karena itu, hakim memiliki kewajiban membentuk yurisprudensi terhadap persoalan-persoalan yang belum diatur, tidak lengkap, atau tidak jelas pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui yurisprudensi, hukum dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pencari keadilan. Dalam praktiknya, yurisprudensi menjadi sarana pengisi kekosongan hukum ketika undang-undang tidak mengatur atau telah tertinggal oleh perkembangan masyarakat.

Meskipun sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem preseden secara mutlak, hakim pada pengadilan tingkat pertama dan banding pada prinsipnya berkewajiban mengikuti putusan Mahkamah Agung. Hakim juga wajib menyusun pertimbangan hukum yang baik dan benar, baik berdasarkan kaidah ilmu hukum maupun yurisprudensi, dengan memperhatikan putusan pengadilan yang lebih tinggi. Apabila hakim menyimpang dari yurisprudensi yang ada, maka penyimpangan tersebut harus disertai alasan dan pertimbangan hukum yang jelas, khususnya terkait perbedaan fakta dalam perkara yang diperiksa.

Pada tataran teoritis, pembangunan hukum perdata Indonesia melalui yurisprudensi Mahkamah Agung memerlukan inventarisasi putusan-putusan pengadilan yang memenuhi unsur yurisprudensi. Inventarisasi ini perlu dilakukan secara terkoordinasi oleh Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, dan pengadilan tingkat pertama guna menjamin kepastian hukum dan mendorong unifikasi hukum.

Suatu putusan dapat dijadikan yurisprudensi apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu merupakan putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya, telah berkekuatan hukum tetap, telah berulang kali dijadikan dasar dalam perkara sejenis, memenuhi rasa keadilan, serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Yurisprudensi yang berkualitas mengandung nilai terobosan dan diterapkan secara konsisten oleh para hakim, sehingga mampu memperkuat kepastian hukum. Apabila suatu persoalan telah memiliki yurisprudensi tetap, maka yurisprudensi tersebut dapat dianggap sebagai kaidah hukum yang melengkapi undang-undang. Pemantapan asas-asas hukum pada tahap pembentukan hukum nasional dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan pada tahap penerapan, pemantapan tersebut diwujudkan melalui yurisprudensi.

Dengan demikian, yurisprudensi merupakan kebutuhan fundamental dalam sistem hukum nasional. Tanpa yurisprudensi, peradilan berpotensi kehilangan perannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dinamis dan responsif. Yurisprudensi menjaga agar hukum tetap aktual, efektif, dan berwibawa, sekaligus berfungsi untuk memelihara kepastian hukum, keadilan sosial, dan perlindungan bagi masyarakat.